Sidoarjo – Dinamika jelang pemilihan kepala desa (pilkades) di sejumlah wilayah mulai menghangat. Namun, Koordinator Lembaga Pemantau Korupsi, Dany Tri Handianto, mengingatkan agar seluruh pihak tetap menjunjung tinggi prinsip demokrasi yang sehat.
Menurut Dany, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk ikut serta dalam kontestasi, baik sebagai pemilih maupun calon, selama telah memenuhi persyaratan sesuai aturan yang berlaku.
“Siapapun berhak maju dalam pilkades jika sudah memenuhi syarat. Hak memilih dan dipilih adalah bagian dari demokrasi yang harus dihormati,” tegasnya, Minggu (29/3).
Ia juga menyoroti isu yang beredar terkait sejumlah calon kepala desa yang dikaitkan dengan perkara hukum di masa lalu. Salah satunya menyangkut Ulis Dewi Purwanti, calon kepala desa Kletek, Kecamatan Taman.
Dany menegaskan, berdasarkan putusan pengadilan, yang bersangkutan tidak terbukti melakukan praktik pungutan liar (pungli). Selain itu, tidak ditemukan adanya kerugian negara dalam perkara tersebut.
“Putusan pengadilan sudah jelas. Tidak terbukti melakukan pungli dan tidak ada kerugian negara,” ujarnya.
Tak hanya itu, ia juga meluruskan informasi yang berkembang terkait program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Menurutnya, program tersebut tidak pernah ada di Desa Kletek.
“Jadi isu yang berkembang itu tidak berdasar dan tidak perlu dibesar-besarkan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Dany mengajak semua pihak untuk menjaga kondusivitas selama proses pilkades berlangsung. Ia menekankan pentingnya etika dalam berkompetisi, tanpa harus menjatuhkan lawan.
Menurut dia, pilkades seharusnya menjadi ajang adu gagasan dan program kerja, bukan saling serang atau menyebarkan opini negatif.
“Biarkan rakyat menentukan pilihannya sesuai hati nurani. Jangan ada upaya menggiring opini apalagi menyerang pribadi calon,” tandasnya.
Dany berharap masyarakat bisa bersikap objektif dalam menentukan pilihan dengan melihat visi, misi, serta rekam jejak para calon. Dengan begitu, pemimpin desa yang terpilih benar-benar mampu membawa kepentingan masyarakat.
“Pada akhirnya rakyat yang menentukan. Hormati pilihan mereka,” pungkasnya.(H)
